Hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Masyarakat Sipil

Partai politik mewakili masyarakat atau, lebih persis, kepentingan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Partai politik mengumpulkan dan mengartikulasikan kepentingan tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam programnya. Sudah pasti program partai dipengaruhi oleh organisasi masyarakat sipil, seperti asosiasi bisnis, serikat buruh, organisasi agama, atau LSM. Sering terdapat ketegangan antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik yang dapat mempersulit koperasi antaranya. Pada umumnya partai politik mencerminkan perbedaan atau pembelahan sosial (cleavages) seperti klas, agama, suku atau daerah. Akan tetapi faktor-faktor lain juga berpengaruh, seperti pekerjaan dan pendapatan atau pendidikan. Suatu model lain adalah catch-all party yang tidak menitikberatkan isu-isu identitas dan ideologi. Bagaimanapun, partai membutuhkan hubungan yang erat dan kuat dengan masyarakat sipil.

Agar terbangun atau memperkuat hubungan dengan organisasi masyarakat sipil, partai politk perlu mengenali komposisi sosial anggota dan pemilihnya sendiri. Maka pertanyaan yang muncul untuk partai adalah:

*Apakah partai kita dapat menarik perhatian dan dukungan dari berbagai latar belakang sosial atau hanya dari kelompok sosial tertentu?
*Apakah pendukung dan pemilih partai kita mencerminkan kenyataan dan pengelompokan sosial?

Untuk menjawab pertanyaan diatas partai politik mebutuhkan informasi yang lengkap mengenai anggota, pendukung dan pemilihnya. Mengetahui komposisi sosial sebuah partai merupakan informasi yang sangat penting kalau ingin memahami hubungan dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Untuk mendapat informasi tersebut partai politik perlu mengelola data anggota dengan baik. Selain itu survey-survey sosial dapat digunakan. Partai politik juga dapat menugaskan anggota dan relawan untuk merekrut anggota baru yang berasal dari latar belakang tertentu dan kemudian menyalurkan hasilnya.

Untuk mebangun dan memperkuat hubungan dengan organisasi masyarakat sipil beberapa isu berikut perlu diperhatikan:

*Membangun kepercayaan antara partai politik dan organisasi masyarakat sipil
*Melakukan komunikasi secara rutin dan sitematis
*Konsultasi dan pertukaran informasi mengenai isu-isu strategis
*Seleksi kandidat yang didukung oleh organisasi masyarakat sipil
*Membuka partai untuk menerima kritik, saran dan rekomendasi dari organisasi masyarakat sipil
*Mengupayakan kerja sama dalam bidang pendidikan politik dan civic education
*Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan gagasan atau penyusunan undang-undang
*Meningkatkan penggunaan media untuk komunikasi dengan masyarakat